Operator Perahu Penyeberangan Kalianget–Talango Minta Naik Tarif

 

SUMENEP (ISL News) – Perahu Jasa Penyebrangan Kalianget–Talango mengaku rugi, dikarenakan tarif dinilai terlalu rendah. Dimana sejak sepuluh tahun terakhir tidak ada kenaikan. Bahkan ada penambahan armada sehingga berdampak pada penghasilan pemilik kapal yang beroperasi sejak lama.

Seperti dikemukakan pemilik KM Karjon IV Joni Kusnardi kepada Pers. Menurutnya  kemauan pemerintah sudah diikuti dengan menambah satu armada. Untuk itu, pihaknya juga ingin pemerintah mengabulkan permintaan para operator, yakni dengan menaikkan tarif penyeberangan.

”Karena hampir sepuluh tahun tarif penyeberangan Kalianget–Talango tidak ada kenaikan. Kami mohon Pemkab Sumenep mengabulkan harapan kami tersebut,” kata Joni (12/72022).

Alasan meminta kenaikan tarif penyeberangan Kalianget–Talango sangat berdasar. Salah satunya, bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok naik berkali-kali. ”Supaya kami tidak rugi-rugi amat. Apalagi, tarif itu sudah lama tidak naik,” ujarnya.

Dijelaskan, biaya penyeberangan untuk kendaraan roda empat Rp 14 ribu. Kemudian, untuk roda dua Rp 4 ribu. Sementara untuk pejalan kaki Rp 2 ribu. ”Kalau bisa yang roda empat naik jadi Rp 20 ribu. Kemudian, roda dua ke Rp 7 ribu dan pejalan kaki Rp 4 ribu,” terangnya.

Untuk tarif kendaraan roda empat hanya berlaku untuk kendaraannya saja. Sementara untuk penumpang tidak dikenakan lagi. ”Meski di dalam mobil itu berisi enam orang, ya tetap bayar Rp 14 ribu. Karena itu, kami minta dinaikkan,” ucapnya.

Selain itu, kata Joni, tarif pejalan kaki sebenarnya Rp 2 ribu per orang. Tapi, fakta di lapangan banyak yang membayar seribu rupiah.

Dia menjelaskan, tarif penyeberangan Kalianget–Talango itu ditentukan Pemkab. Yakni, dinas perumahan rakyat kawasan permukiman (DPRKP) dan perhubungan sumenep. ”Ini hanya permintaan, mengingat BBM sudah beberapa kali naik,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Unit JTDL Puskopal KM Safaraz Asmawiyanto. Dia mengatakan, kenaikan tarif penyeberangan sangat diperlukan. Sebab, jika berkaca pada harga BBM, pemkab semestinya menaikkan tarif. ”Kami harap pemerintah bisa mempertimbangkan itu,” harapnya.

Sementara itu, Kepala DPRKP dan Perhubungan Sumenep Mohammad Jakfar mengatakan, apa yang menjadi usulan para operator akan dipertimbangkan. Namun, sebelum diputuskan apakah ada kenaikan tarif atau tidak, pihaknya akan melakukan pembahasan dan kajian.

 (*/han/Tim ISL News).