 |
| Aksi demonstrasi mahasiswa pada Selasa (24/9). Foto : Kompas |
Mahasiswa terus mendesak agar DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertambangan dan sejumlah produk legislasi lain yang dinilai cacat logika dan proses.
Aksi demonstrasi tersebut tak hanya di Jakarta, melainkan terjadi di berbagai daerah. Demonstrasi serupa terjadi di Jember, Malang, Surabaya, Jombang, Yogyakarta, Makassar, Riau, Padang, dan bahkan Wamena, Papua.
Untuk Wamena, aksi unjuk rasa itu kemudian berbuah anarkis dan membakar gedung pemerintahan, BUMN, perkantoran, toko dan kendaraan disana. Disebut-sebut, mereka melakukan unjuk rasa lantaran dipicu adanya informasi hoax berupa ucapan berbau SARA dari seorang guru di sana.
Melihat ekskalasi demonstrasi mahasiswa dua hari terakhir ini, Pengamat Politik dari LIPI Prof. Dr. Syamsudin Haris berpandangan, Presiden Joko Widodo mulai panik karena menghadapi sejumlah persoalan secara bersamaan. "Belum usai persoalan UU KPK dan kabut asap, kini ada gelombang demo mahasiswa dan kerusuhan Wamena," ujar Syamsudin Haris.
Ia juga berpandangan, jika suara publik didengar mestinya pemerintah tak perlu panik seperti sekarang ini. Syamsudin menambahkan, pemerintah terlihat panik lantaran kebijakan pemerintah yang dinilai ceroboh dalam menyikapi berbagai persoalan sekarang ini.(REP3/WK)
