JAKARTA (ISL News) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan agar layanan angkutan laut perintis dapat lebih maksimal dan lebih efisien dari sisi anggaran dan tepat guna, di tengah keterbatasan pendanaan melalui APBN.
Hal ini
disampaikan Menhub pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayaran Perintis
bertema Pelayaran Perintis yang Tepat Guna Untuk Merajut Keterpaduan
Konektivitas dan Mendukung Kegiatan Ekonomi di Daerah Terpencil, Terluar,
Tertinggal, dan Perbatasan di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Armada, yang
diselenggarakan Ditjen Perhubungan Laut, Selasa (1/8/2023).
"Saat
ini ruang fiskal alokasi anggaran pemerintah terbatas, hal ini mendorong kita
untuk dapat mengelola anggaran secara bijak, efisien, efektif, dan ekonomis.
Lakukan identifikasi ruas-ruas trayek yang dapat ditawarkan ke sektor swasta
atau komersial, dan ruas-ruas trayek yang berhimpitan juga dapat dilakukan
efisiensi," ujar Menhub.
Selain
itu, Menhub juga meminta agar pengawasan penyelenggaraan angkutan laut kapal
perintis pun perlu dilakukan secara menyeluruh untuk, memastikan pengelolaan
angkutan laut sesuai dengan aturan.
Pada
kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif
menjelaskan, di tengah keterbatasan pendanaan, diharapkan tidak mengurangi
semangat untuk tetap melakukan yang terbaik dalam memberikan layanan guna
menjaga konektivitas masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan
perbatasan.
“Perlu
dilakukan pemodelan jaringan trayek kapal perintis yang lebih optimal. Sehingga
diharapkan dapat menciptakan anggaran yang efisien namun tetap bermanfaat untuk
menumbuhkan ekonomi pada daerah yang disinggahi,” ujarnya.
Antoni
berpesan kepada para penyelenggara pelabuhan agar dapat memberikan kemudahan
layanan, biaya yang ekonomis, dan prioritas sandar di pelabuhan.
Selain
itu, para operator kapal perintis dan kapal rede juga diharapkan dapat terus
meningkatkan pelayanan penumpang dan melakukan perawatan armada kapal perintis
dengan baik. Sementara, para Dinas Perhubungan Provinsi dan KSOP/UPP di
Pelabuhan pangkal perintis diharapkan selalu mengevaluasi trayek-trayek kapal
perintis di daerah dengan memperhatikan occupancy dan produksi baik penumpang
maupun barang agar daerah-daerah menerima manfaat secara optimal.
Direktur
Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting menyampaikan pihaknya telah
melakukan berbagai uoaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam
angkutan perintis. Salah satunya adalah dengaan e-katalog.
"Sesuai
dengan arahan Bapak Menteri, kami telah berkolaborasi dalam rangka mewujudkan
proses simplikasi dan transparansi dalam pemilihan operator swasta penyedia
angkutan laut perintis, dimana akan diterapkan proses pemilihan melalui
e-katalog pada tahun 2024. Proses ini akan membuat proses pemilihan menjadi
lebih mudah, transparan dan lebih efektif," jelas Hendri.
Sejak
diluncurkan, penyelenggaraan pelayanan kapal perintis terus mengalami peningkatan, baik dari segi kapasitas daya angkut kapal,
maupun jumlah muatan yang dilayani. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal
Perintis pada tahun 2023 ini melayani 116 trayek yang menyinggahi 562 Pelabuhan
pada 23 Provinsi di 183 Kabupaten/Kota.
Angkutan
laut perintis secara konsisten hadir untuk menghubungkan daerah yang masih
tertinggal atau belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju,
daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, dan daerah yang secara
komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan
laut
