JAKARTA (ISL News) - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk mewujudkan hadirnya pelabuhan yang memadai dan berfungsi secara optimal dalam menjalankan peran besarnya dalam menunjang mobilitas barang dan manusia, salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan.
Demikian disampaikan Direktur Kepelabuhanan
Muhammad Masyhud saat membacakan sambutan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur
Jenderal Perhubungan Laut pada acara Pelatihan Peningkatan Keterampilan Teknis
Bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor
Pelaksana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan TA.
2023 di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Rabu (2/8).
"Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kepelabuhanan melaksanakan
pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM khususnya tenaga
tenaga profesional di bidang pengelolaan pekerjaan pembangunan fasilitas
pelabuhan," ujar Masyhud.
Pihaknya beharap melalui kegiatan ini dapat
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan profesi para pengelola
anggaran dan pengguna jasa (stakeholder) dalam bidang pelaksanaan dan
pengawasan pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan.
"Selain itu, para pengelola anggaran dan
pengguna jasa juga dapat meningkatkan kualitas pekerjaan pembangunan fasilitas
pelabuhan yang tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan akuntabel yang
hasilnya dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa," kata
Masyhud.
Dengan demikian maka dapat menghasilkan
pelaksanaan pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang optimal sehingga
menunjang kelancaran arus barang dan orang yang mendukung pertumbuhan ekonomi
di wilayah sekitarnya.
Adapun kegiatan ini diikuti oleh para KPA, PPK,
kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas dengan melibatkan narasumber
eksternal yang berpengalaman dan berkompeten dari Kementerian Keuangan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, LKPP, PT Wijaya Karya
(Persero), serta akademisi dari Institut Teknologi Bandung