JAKARTA (ISL News) – Pelabuhan Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi. Dalam diskusi panel (15/8/2023) yang menghadirkan lembaga-lembaga yang menyoroti layanan publik seperti Kejaksaan Agung dan Stranas Pencegahan Korupsi (PK) menyebutkan bahwa pencegahan korupsi di pelabuhan dapat diwujudkan melalui proses digitalisasi.
Ketut Sumedana, selaku Kepala
Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menjelaskan dalam rangka pencegahan
tindak pidana korupsi, digitalisasi harus dilakukan di semua sektor, dalam
rangka pencegahan dengan proses yang cepat, tepat serta efektif dan yang bisa
dilakukan oleh Pelindo dengan adalah bekerja sama dengan stakeholders
yang lain.
“Kita siap membantu dalam hal
tata kelola dalam pencegahan korupsi semua akan kita bantu kalau diminta dan
kita sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan, termasuk juga
pengamanan pada proyek strategis nasional, sehingga ke depannya semua dapat
terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal,” ujar
Ketut.
Koordinator Harian Stranas PK,
Niken Ariati, juga menjelaskan dengan adanya penggabungan Pelindo, mempermudah
dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehesif, seperti sistem-sistem yang
sudah Pelindo bangun saat ini. Salah satunya Phinisi, yang diharapkan sudah
dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.
“Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya,
sehingga terjadilah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya
pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu, satu menciptakan transparansi
dan dua, check and balance. Pengintegrasikan sistem merupakan salah satu
cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh,” tambah
Niken.
Lebih lanjut, Koordinator
Harian Stranas PK, Niken Ariati menyebutkan, salah satu capaian pelabuhan
Indonesia pada tahun 2022. Menurut UNCTAD, Indonesia adalah negara satu-satunya
di Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik
dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.
Hadir pula sebagai panelis
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih,
dan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia
Salim.
Kegiatan yang dilaksanakan di
Ritz-Carlton, Jakarta ini, diiikuti oleh masyarakat pelabuhan berbagai
instansi seperti unsur pemerintah dan kementerian, asosiasi, pengguna
jasa.
Direktur Utama Pelindo, Arif
Suhartono, mengatakan bahwa Pelindo terus memperbaiki diri dan panel ini
merupakan upaya untuk berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini
menyoroti layanan publik.
“Kami sangat open dengan
mereka, dan Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang
diperlukan,” tegas Arif.
(Redaksi ISL News/Humas
Pelindo Regional 2 Tanjung Priok/email:islnewstv@gmail.com).
