JAKARTA (ISL News)) - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut saat ini sedang melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terhadap infrastuktur pelabuhan-pelabuhan di Teluk Palu, Sulawesi Tengah dimana salah satu pelabuhan dimaksud adalah Pelabuhan Donggala.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pelabuhan Donggala dimulai dengan dilakukannya Penandatanganan Kontrak Package
Civil Works (CW) Sea Port 1: Works for Reconstruction of Donggala Port antara
Kementerian Perhubungan dengan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk pada hari ini,
Jumat kemarin (11/2) bertempat di Ruang Sriwijaya Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
Penandatanganan Kontrak tersebut
dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rehabilitation and Reconstruction of Port Facilities in Pantoloan,
Donggala and Wani Port, Fandhika Putera Santoso dan General Manager Of Operation
Department 4, PT. Wijaya Karya (Persero) tbk, Hernowo Adrianto, dengan
disaksikan oleh Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur
Kepelabuhanan, Direktur PT. Wijaya Karya (Persero) tbk dan para pejabat di
lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur
Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menyampaikan bahwa penandatanganan kontrak
ini merupakan salah satu agenda pemenuhan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
ini yang menjadi awal proses pekerjaan konstruksi Terminal Donggala.
"Kami berharap penandatanganan
Kontrak kerja ini akan menjadi awal
peningkatan yang baik dan bermanfaat bagi peningkatan perekonomian
Indonesia," ujar Arif.
Arif menjelaskan dengan
dilaksanakannya penandatanganan kontrak ini, dapat memberikan komitmen antar
instansi/stakeholder untuk dapat melaksanakan pekerjaan seoptimal mungkin dalam
rangka mengembalikan fungsi infrastruktur terdampak bencana di Provinsi
Sulawesi Tengah.
Adapun Terminal Donggala sebagai
Pelabuhan Pengumpul (PP) menjadi gerbang ekonomi dan mendukung perekonomian di
daerah hinterland Kabupaten Donggala dan Sulawesi Tengah.
Saat ini Terminal Donggala masih
beroperasi aktif dan melayani logistik masyarakat. Terminal Donggala akan lebih
difokuskan pada market pelayanan kargo multipurpose dengan kapasitas 170.000
ton per tahun, pelayanan curah kering (Dry Bulk Cargo), dan pelayanan untuk
kapal penumpang baik PELNI, Tol Laut, maupun Perintis.
"Pelayanan Pasca bencana gempa
bumi dan tsunami tahun 2018 cukup terbatas untuk operasional Pelabuhan,
sehingga tugas pemerintah untuk mengembalikan fungsi pelayanan yang ada,"
ungkap Arif.
Selain itu, rencana pemindahan Ibu
Kota Negara (IKN) juga menjadi isu strategis pada Terminal Donggala untuk
mendukung peningkatan market kargo curah kering di Terminal Donggala sebagai
daerah penghasil material curah kering dan jarak lokasi yang berdekatan dengan
lokasi IKN.
"Dengan adanya pekerjaan
rehabilitasi dan rekonstruksi Terminal Donggala ini, diharapkan akan
mengoptimalkan serta meningkatkan pelayanan publik yang menunjang perekonomian
wilayah," ujar Arif.
Arif berpesan kepada PT Wijaya Karya
selaku penyedia jasa konstruksi untuk paket pekerjaan Package Civil Works untuk
dapat melaksanakan komitmen-komitmen yang telah disepakati dalam kontrak ini.
"Diharapkan dengan terlaksananya
penadatanganan kontrak ini dapat memperlancar program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana terhadap infrastuktur pelabuhan-pelabuhan di Teluk
Palu," tutupnya.
(Redaksi ISL News/humas
HUBLA/email:islnewstv@gmail.com).
