 |
| Wimboh Santoso. |
Kamis (8/6/2016), mayoritas suara anggota Komisi XI DPR RI memilih Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022.
Dari total 55 suara anggota, Wimboh mengantongi 50 di antaranya. Empat suara lainnya diraih sang rival, Sigit Purnomo dan satu suara lainnya memilih abstain.
Wimboh Santoso akan segera dilantik untuk menggantikan posisi yang diemban Muliaman Hadad pada periode sebelumnya.
Wimboh bukanlah orang baru di dunia perbankan Indonesia. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1983 itu memulai kariernya sebagai pengawas perbankan di Bank Indonesia 33 tahun silam, atau satu tahun setelah kelulusannya.
Tahun 1991, pria yang genap berusia 60 tahun pada Maret lalu ini melanjutkan studinya di Universitas of Illinois, Amerika Serikat untuk mengambil gelar Master of Science in Business Administration.
Tak berhenti di sana, Wimboh kembali melanjutkan studinya di Inggris dengan mengejar gelar doktor untuk program Financial Economincs di Loughborough University.
Dengan gelar pendidikan yang berhasil diraihnya, Wimboh kembali ke Indonesia pada 1999 dan menerapkan ilmu manajemen risiko di Bank Indonesia.
Wimboh tercatat sebagai salah satu sosok penting reformasi perbankan nasional paska-krisis 1998. Wimboh, yang saat itu menjabat Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan berhasil membentuk unit Stabilitas Sistem Keuangan di BI.
Ayah tiga anak ini juga salah satu orang yang menginisiasi pembentukan OJK dan menyiapkan pembentukan Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan.
Periode 2010-2012, Wimboh menduduki jabatan sebagai Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan BI.
2012, Wimboh ditunjuk menjadi Kepala Perwakilan BI di New York, Amerika Serikat.
Karier Wimboh pun semakin internasional. Setelah meninggalkan jabatannya di Bank Indonesia, Wimboh terpilih menjadi Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) mewakili ASEAN (plus Fiji, Tonga, dan Nepal), hingga April 2015.
Setelah itu Wimboh terpilih melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Bank Mandiri untuk mengisi posisi sebagai komisaris utama bank pelat merah tersebut.
Pada saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Senin (5/6/2017), Wimboh sempat mengundang banyak tanya dari anggota DPR.
Pasalnya, dengan begitu banyak pengalaman dan jabatan yang pernah didudukinya, jumlah harta yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hanya berjumlah Rp1,8 miliar.
Banyak anggota beranggapan bahwa jumlah itu terlalu sedikit untuk ukuran orang yang pernah menjabat sebagai direktur IMF.
Namun Wimboh berkeyakinan bahwa jumlah tersebut adalah yang sebenarnya. Wimboh beralasan pendapatannya sebagai perwakilan BI di New York pun Direktur IMF habis untuk kebutuhan operasional seperti sewa rumah dan menyekolahkan tiga anaknya di luar negeri.
"Kalau enggak jadi Direktur IMF dan perwakilan BI di New York, enggak kuat sekolahkan anak ke luar negeri," ucapnya dalam Sindonews.
Bahkan Wimboh mengaku bahwa saat ini aset-aset yang dimilikinya tidaklah luar biasa, sehingga jumlah harta yang dilaporkan tersebut adalah wajar adanya.
Memegang jabatan baru, Wimboh akan dihadapkan dengan permasalahan baru.
Ketua OJK baru ini pun diharapkan dapat fokus untuk melakukan konsolidasi perbankan. Apalagi, saat ini tengah ramai Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertukaran Data Nasabah yang penerapannya pasti akan menimbulkan gejolak.
