Khairul Mahalli, Sekjen ASDEKI : NLE adalah Ekosistem Logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang, informasi dan dokumen internasional dan domestik

 

JAKARTA (ISL News) - National Logistics Ecosystem atau disingkat NLE adalah Ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen international sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang, berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistic terkait dan menghubungkan sistem – sistem logistik yang telah ada.

Menurut Khairul Mahalli, NLE didasarkan pada Perdirjen BC 11/BC/2021 tentang  Ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang, informasi dan dokumen internasional dan domestik.

“NLE berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi. Selain itu, NLE juga didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem – sistem logistik yang telah ada,” Ungkap Khairul Mahalli.

Mengapa diperlukan penataan Ekosistem Logistik Nasional? Menurut Khairul Mahalli, karena biaya logistik yang tinggi,  dimana biaya logistik Indonesia (2013 – World Bank) sebesar 26 %. “Dari besaran 26 % itu, 12 % disumbang dari Transportasi, 9,5 % Inventori  dan  4,5 % Administrasi,” Ujar Khairul mahalli.

Perlunya penataan Ekosistem Logistik Nasional melalui NLE, kata Khairul Mahalli, karena performa Indonesia di mata internasional dinilai masih tinggi. “Kemudian Logistics Performance Index stagnan dan Peringkat Ease of Doing Business stagnan. Dan kebijakan tidak didasarkan pada data yang akurat Data tidak lengkap  dan Identifikasi masalah tidak jelas,”Jelas Khairul Mahalli.

Dan yang pasti tujuan dari NLE ini, kata Khairul Mahalli adalah Simplifikasi Proses Bisnis  Pemerintah &  Swasta, Kolaborasi  Logistik  Pemerintah &  Swasta, Layanan  Pembayaran  Digital, dan tata ruang.

 

Pain point logistik di Indonesia dari pilar infrastruktur Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)  :

1.      No Idle Capacity Sharing

Ketersediaan resources dari  komponen logistik tidak dapat  diakses dengan mudah oleh calon  pengguna. (jumlah truk, kapasitas  warehouse, jadwal kapal yang akan  berangkat ke tujuan tertentu, dll)

2.      Less Transparent

Sistem pricing ditentukan melalui  kontrak tertutup, belum ada sistem  yang mampu menampilkan  komparasi harga antar penyedia;

Historical Performance/Quality dari  penyedia logistik tidak dapat  diakses oleh calon customer  berikutnya;

3.      Silo

Masing-masing entitas memiliki  platform yang tidak saling tersambung  (B2B). Contoh : Sudah ada platform e-trucking, e-warehousing, e-shipping  tapi belum ada kolaborasi antar  platform  Entitas logistik di sektor swasta telah  mengembangkan platform masing  masing tetapi belum ada super platform  yang dapat mengkolaborasikan seluruh  komponen platform logistik yang ada,  diperlukan peran nyata pemerintah yang  mampu menjadi enabler untuk segera  mempertemukan segenap entitas  logistik yang ada dalam bentuk wahana  digital berupa trusted platform yang  dikelola oleh pemerintah

 

4.    Not Digital At All

Sebagian komponen logistik belum ada sistem dan masih manual. Contoh : Depo Kontainer,  Pemanfaatan teknologi seperti  RFID , QR Code , AI CCTV untuk  mempercepat proses operasional  dan pengawasan belum  maksimal; Belum ada integrasi dengan rantai  pasok global seperti supply chain  berbasis Blockchain

 

DPP ASDEKI monitoring dan evaluasi perusahaan depo Container anggota Asdeki Sumatera Selatan di Palembang, Selasa, 23 Agustus 2022.

 

(Redaksi ISL News/Humas ASDEKI/email: islnewstv@gmail.com).