JAKARTA TANJUNG PRIOK (ISL News) – Wujudkan pelayanan operasional Pelabuhan yang bersih dan bebas dari pungutan liar, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dan insan maritim Pelabuhan menandatangani Pakta Integritas Bersama pada Selasa kemarin 28 Desember 2021. Hal ini dilakukan untuk menghadirkan pelayanan prima yang melibatkan seluruh stakeholders di lingkungan kerja Pelabuhan.
Penandatanganan yang dilakukan secara hybrid dan
serentak di seluruh wilayah pelabuhan dan terminal yang dikelola oleh Pelindo
dan dihadiri langsung oleh seluruh Insan Maritim Pelabuhan seperti Instansi
Pemerintah, Terminal Operator, Asosiasi Kepelabuhanan dan Pengguna
Jasa.
“Ini adalah salah satu bentuk langkah nyata
Pelindo untuk memperkuat komitmen bersama
seluruh Insan Maritim Pelabuhan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga menjadikan lingkungan Pelabuhan bebas dari praktik
pungli,” ungkap Direktur Strategi Pelindo, Prasetyo dalam
sambutannya.
Untuk memastikan hal ini terimplementasi secara
menyeluruh, tidak hanya Regional Head 1 - 4 yang menjadi perwakilan Pelindo
dalam penandatanganan ini, tetapi juga perwakilan petugas lapangan Pelindo
Group seperti Petugas Kepil, Kru Kapal, Petugas Control Tower,
Petugas Operator QCC, Petugas Operator RTG/RMGC, Petugas Operator Reach
Stacker dan Petugas Tally juga turut serta
menandatangani komitmen bersama untuk mewujudkan Pelabuhan bersih dari praktik
pungli.
Adapun dari perwakilan pelayanan publik
yang turut menandatangani antara lain adalah Instansi Pemerintah seperti Kantor
Otoritas Pelabuhan, Kantor Syahbandar, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Imigrasi
Pelabuhan, Kantor Karantina Pelabuhan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.
Pakta Integritas Bersama ini juga didukung oleh
Asosiasi Kepelabuhanan seperti DPC Indonesia National Shipowners’
Association (INSA), DPC Indonesia Shipping Agency Association (ISAA),
DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder
Indonesia / Indonesian Logistics & Forwarders Association (ALFI/ILFA),
BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Gabungan Perusahaan
Ekspor Indonesia (GPEI), dam DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
(APBMI). Dan yang terakhir, perwakilan Pengguna Jasa Kepelabuhanan di seluruh wilayah
pelabuhan dan terminal yang dikelola oleh Pelindo.
“Saya harap dengan Pakta Integritas
Bersama ini kita jadi bersih dari KKN selaras dengan harapan Presiden Joko
Widodo, dan semoga hal baik ini dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia,”
ujar Yodi Rian Pratama dari PT Tujuh Benua Raya sebagai salah satu perwakilan
pengguna jasa Pelindo.
Ketua Umum DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta, Adil
Karim mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan hari bersejarah untuk seluruh
pelabuhan di Indonesia yang dikelola Pelindo, ini adalah komitmen bersama untuk
pelabuhan mempunyai wajah baru, yang tentunya akan menarik investasi di
Indonesia dengan menjanjikan pelabuhan yang bersih. Kami berharap agar SLA/SLG
nya terstandardisasi, sehingga mampu menghilangkan praktik manipulasi dan
KKN.
“Kami sangat optimis dengan Pelindo bahwa
banyak cita-cita yang ingin dicapai, memang masih banyak hal yang belum
sempurna, dan ini tugas yang sulit untuk meningkatkan satu standar di seluruh
pelabuhan Indonesia, tetapi yang terpenting kita semua berusaha, saya yakin
bahwa setiap insan Pelindo pasti bisa meningkatkan performance,
sehingga mampu menurunkan logistic cost,” ujar Faty Khusumo, Wakil
Ketua Umum VII INSA.
Kepala Kantor Otoritas
Pelabuhan Tanjung Priok Wisnu Handoko mengapresiasi
Pelindo yang telah menginisiasi kegiatan penandatanganan Pakta Integritas ini,
adapun hal ini seiring dengan program Pemerintah untuk menjadikan Pelabuhan
sebagai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersifat
melayani.
“Hal ini menunjukkan komitmen kita bersama
untuk mewujudkan Pelabuhan yang melayani secara internasional maupun domestik
yang didukung oleh stakeholders. Kedepannya kami harapkan bahwa
semua layanan, baik layanan operasi kapal, maupun layanan kepelabuhanan dan jasa-jasa
terkait bisa lebih transparan, lebih melayani secara bersih, bebas dari pungli,
bebas dari KKN, sehingga kedepannya bisa menekan biaya logistik,” tambah Wisnu Handoko.
Hadir secara daring, Direktur
Pengelola Pelindo Putut Sri Muljanto menyampaikan bahwa komitmen ini harus
dilakukan bersama-sama, bukan hanya dari instansi terkait dan Pelindo yang
melayani tetapi juga Pengguna Jasa. Karena praktik pungli terjadi karena ada
pemberi dan penerima. Oleh karena itu, Pengguna jasa dimohon dengan hormat untuk
tidak lagi memberikan apapun kepada seluruh Insan Pelabuhan termasuk petugas
Pelindo dimanapun baik yang di laut dan di darat seperti terminal maupun
kantor.
“Dalam era digital ini, Bapak dan Ibu
sudah tidak perlu lagi datang ke kantor kami, artinya semua transaksi bisa
dilakukan jarak jauh atau secara digital, sehingga tidak ada transaksi under
table. Kami manajemen Pelindo berkomitmen untuk menindak langsung apabila
ada personil kami yg melakukan hal-hal tidak terpuji,” tutup Putut.
(Redaksi ISL News/Corsec Pelindo
Pusat/email:redaksiislnewstv@gmail.com).