 |
| Ketua DPRD Kab. Pati Ali Badrudin menerima perwakilan massa guru PTT dan GTT. Foto : Wisnu |
Para guru yang masih berstatus wiyata bhakti itu meminta kepada Pemda dan DPRD Pati untuk segera merealisasikan statusnya agar bisa memiliki legalitas demi untuk menunjang kesejahteraan para guru honorer yang ada di wilayah Pati.
Aksi damai yang dilakukan oleh para guru Kamis (13/11/2019), dengan melakukan hearing yang diwakili oleh sejumlah guru, dan diterima oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, bersama dengan Komisi D DPRD Pati itu menuntut kepada para wakil rakyat agar bisa memperjuangkan haknya, atas pengabdian yang sudah dilakukan, namun tidak ada kejelasan atau legalitas dari Pemda Pati.
 |
| Massa guru PTT dan GTT. |
Menurutnya, untuk kesejahteraan guru PTT maupun GTT, akan dilihat lagi dari kemampuan daerah, sebab pada prinsipnya dari Komisi D dan Koordinator Komisi D akan terus memperjuangkan apa yang menjadi hak guru, selain itu, pada saat rapat banggar, juga akan disampaikan agar bisa dilakukan pergeseran anggaran terkait dengan kesejahteraan GTT dan PTT.
"Kita akan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Pimpinan Eksekutif untuk mengambil kebijakan tersebut, yang mana tidak melanggar aturan yang ada, karena nasib guru yang ada di Pati ini, juga harus dilindungi, dan harus diperjuangkan," ungkap Ali.
Sementara itu, Koordinator Paguyuban Guru PTT dan GTT Suhendro sebelumnya mendesak kepada Pemda dan DPRD Pati untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi tuntutan para guru PTT dan GTT yang ada di Wilayah Pati.
"Dari hasil audensi, kita serahkan ke DPRD yang bersedia mengawal tuntutan kami, hingga bisa terealisasi," katanya.
Tuntutan para guru PTT dan GTT ini hanya 2, yakni berkaitan dengan legalitas, SK guru pengganti dan pegawai pengganti, serta perhatian kesejahteraan para guru PTT dan GTT agar bisa direalisasi oleh Pemda Pati.(WIS)
