JAKARTA - Penyusunan anggaran di Pemrov DKI Jakarta, masih
carut marut. Anggota Fraksi Partai
Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD
DKI Jakarta, William Aditya Sarana,
pernah mengungkpakan adanya sejumlah anggaran tak wajar yang diusulkan
Pemprov DKI Jakarta dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
2020. Mulai dari pembelian lem Aibon sebedar Rp82 miliar hingga
solan pembelian bolpoin dan
kompter.
Karena itu, politisi PSI itu meminta Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk
mengunggah KUA-PPAS 2020 itu dalam
situs apbd.Jakarta,. go.id.
Sebab menurutnya, warga Jakarta berhak tahu rancangan anggaran yang
disusun dan akan digunakan Pemprov DKI. William juga
telah membuat Petisi bertajuk, “PSI Desak Gubenur Anies Transparan soal
Anggaran.” Petisi itu kabarnya telah ditandatangani oleh 12.920 orang.
Tidak ketinggalan, sekelompok
masyarakat yang mengatasnamakan Presidium Rakyat Nusantara juga telah menyambangi gedung Balai
Kota, Jakarta Pusat, pada 8 November lalu. Permintaan sama, agar Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mempublikasikan Kebijakan Umum
Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 dalam
website pemerintah.
Siksa salah satu orator dalam aksi tersebut mengungkapkan, permintaan itu karena adanya temuan beberapa mata anggaran yang
dirasa janggal, seperti pembelian lem Aibon untuk sckolah-sekolah senilai Rp 82
miliar. Selain itu, alat tulis kantor seperti pulpen dianggarkan mencapai Rp
123,8 miliar. Mata anggaran lain
yang tak kalah fantastis adalah pembelan komputer senilai Rp. 121,2 miliar dan
software antivirus sebesar Rp12,9 miliar.
Justru
Siska menduga kebijakan
Anies yang tidak mempublikasikan dokumen KUA-PPAS tersebut berpotensi adanya praktek korupsi dalam APBD 2020.Untuk itu ia
mengajak masyarakat untuk
mengawasi anggaran-anggaran yang tak masuk akal di dalam KUA-PPAS tersebut. "Kami menduga, dengan tertutupnya akses informasi maka potensi
manipulasi anggaran yang berujung korupsi sangat besar. Tentu saja ini sangat
merugikan warga Jakarta yang hingga hari ini masih banyak hidup di bawah garis
kemiskinan," kata Siska.
Hingga kini KUA –PPAS 2020, belum diunggah dalam situs APBD DKI Jakarta.
Alasannya, dokumenitu belum final.
Padahal, dokumen itu yang sedang dibahas bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan
DPRD. Anies Baswedan
mengaku khawatir jika dokumen itu diunggah dan dilihat publik, justru akan
menimbulkan keramaian. “Justru karena ada masalah seperti ini yang menimbulkan
keramaian, padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies.
Anies berjanji akan akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI saat pihaknya
dan DPRD telah rampung membahas anggaran APBD 2020. “Tidak (akan upload), kalau
upload-nya itu bersamaan dengan DPRD,” kata Anies. Saat ini, Anies
mengaku dirinya akan lebih fokus untuk melakukan penyisiran dan koreksi secara
internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik sekarang ini. **
