Bupati Kepsul Berharap Agar Masyarakat Manfaatkan Sertifikat Tanah dengan Baik

Bupati Hendrata Thes saat memberikan sambutan dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula. 

SANANA-Kesungguhan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara,  untuk mendukung pemerintah pusat dalam program penerbitan sertifikat tanah patut diacungi jempol.  Betapa tidak,  di bawah kepemimpinan Bupati Hendrata Thes,  program itu senantiasa dikawal agar setiap tanah di wilayahnya memperoleh sertifikat kepemilikan tanah.



Pada Rabu (19/11), dilakukan secara simbolis penyerahan sertifikat tanah yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) bertempat di lapangan sepakbola Kampung Pisang (Kampis).



Pada kesempatan itu,  Bupati Hendrata Thes meminta kepada warga penerima sertifikat agar memanfaatkan sertifikat tanah secara baik.



"Saya berharap kepada warga penerima sertifikat agar merawat dan menjaga serta memanfaatkan sertifikatnya dengan sebaik-baiknya sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan usaha dan lain-lain sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Kepala Bank BRI Kepala Cabang Pembantu Sanana yakni apabila akan melakukan pinjaman di Bank untuk modal usaha, maka di butuhkan sertifikat tanah sebagai jaminan," papar Bupati Hendrata Thes saat memberikan sambutan pada kegiatan itu.



Dalam sabutannya, Bupati Hendrata mengatakan, sebagai pimpinan di daerah ini, saya berterima kasih kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula yang telah bekerja keras untuk menerbitkan sertifikat untuk warga kepsul khususnya di Kecamatan Sanana. "Melaui program penerbitan sertifikat tanah dari BPN,  maka diharapkan tanah mereka menjadi legal dan terhindar dari konflik pertanahan.



Untuk mempercepat pembuatan sertifikat tanah masyarakat, Bupati meminta kepada Kepala Kantor BPN Kepsul agar jangan sungkan-sungkan meminta bantuan tenaga dari Pemerinta Daerah. "Jangan sungkan-sungkan meminta bantuan tenaga dari kami di Pemda, masalah gaji mereka jangan dipikirkan nanti kita pemerintah daerah yang gaji mereka," tandasnya.



"Saya mengutip kembali pernyataan Presiden RI,  Ir.Joko Widodo bahwa di tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia harus sudah terdaftar, bukan bersertifikat tapi terdaftar dulu," ucapnya. (EDL)