 |
| Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto sesaat setelah menyampaikan laporan akhir kepada Wapres JK Rabu (9/10). Foto : Humas. |
Hal itu diungkapkannya saat menerima Laporan Akhir TNP2K kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (9/10). JK menyebut, tingkat kemiskinan pada tahun 2015 bertengger di angka 11,22%, namun berangsur mulai turun. Pada tahun 2016, turun menjadi 10,86%, pada 2017 menjadi 10,64% dan pada tahun 2018 lalu mencapai satu digit, yakni menjadi 9,82%. Pada tahun 2019 ini, hingga bulan September 2019 tingkat kemiskinannya turun menjadi 9,41%.
Penurunan ini merupakan kerja keras semua pihak. Tak terkecuali Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim yang diketuai Wakil Presiden ini merupakan "dapur" dari kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Berbagai kebijakan strategis penanggulangan kemiskinan dilahirkan tim ini. Sebut saja program andalan pemerintah Jokowi - JK yakni kartu sakti berupa Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar juga digawangi oleh TNP2K.
TNP2K tak hanya menjadi pemikir dari kebijakan dan program yang akan dieksekusi oleh Kementerian/Lembaga teknis, melainkan mereka juga melakukan monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik perbaikan program maupun kebijakan.
Hal itu diutarakan Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto dalam kesempatan sama, di Istana Wakil Presiden Merdeka Selatan, Rabu (9/10). Menurut Bambang, dalam konteks kebijakan dan program, TNP2K tidak hanya menyiapkan rancangan, tetapi juga melakukan advokasi kepada Kementerian dan Lembaga terkait, agar menerima dan menjalankannya sebagai bagian dari kebijakan dan program Kementerian dan Lembaga itu sendiri.
"Untuk memastikan efektivitas implementasi, TNP2K ikut mendampingi selama pelaksanaan serta membantu melakukan monitoring dan evaluasi, sebagai umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang," jelas Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto.
Lebih lanjut Bambang mengutarakan, membangun koordinasi lintas kelembagaan bukan hal yang mudah, namun begitu kami bangga bisa mendukung kebijakan utama pemerintah Jokowi-JK dan berkontribusi pada upaya pengurangan tingkat kemiskinan," tukas Bambang Widianto saat menyampaikan sambutannya.
Ia menyebutkan, beberapa dukungan penting TNP2K bagi kebijakan utama Pemerintahan Jokowi-JK antara lain, peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2014 silam.
Tak hanya itu, lanjutnya, sebagai wujud komitmen Pemerintahan Jokowi - JK, juga ditempuh kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan memperluas perlindugan sosial bagi masyrakat miskin. Transforamasi program Raskin menggunakan mekanisme penyaluran bantun secara non-tunai, yang kemudian menjadi standar penyaluran bantuan dan subsidi kepada masyarakat miskin.
Bukan itu saja, TNP2K juga dinilai sangat membantu dalam peluncuran kebijakan percepatan pencegahan stunting. Program ini akhirnya menjadi prioritas kebijakan nasional.
Reformasi kebijakan subsidi listrik juga menjadi salah satu kontribusi positif bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Setelah dikaji oleh TNP2K, subsidi listrik mulai tepat sasaran. Dari kebijakan ini, penghematan APBN lebih dari Rp21 triliun dari reformasi kebijakan subsidi listrik ini.
Wapres JK juga menggagas pemberian kredit dengan bunga rendah kepada masyarakat miskin dan UMKM melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini mendorong perluasan akses UMKM kepada dunia perbankan.(AR/UC/KP)
