 |
| Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai M. Kharie memberikan peringatan bagi dinas yang belum optimal melakukan reformasi birokrasi. Foto : Halil |
Kondisi tersebut disampaikan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, M Kharie, saat memimpin rapat bersama, yang diikuti oleh para pejabat asisten, staf ahli, eselon II, III dan IV di aula kantor bupati, Jum'at (20/9) pagi.
Rapat ini, sudah yang kesekian kali dilakukan. Untuk itu, Sekda kembali menegaskan,"Bahwa orientasi kerja kita adalah output atau hasil, bukan sekedar pada nomenklatur. Kita di daerah ini mempunyai target-target dengan berbagai program inovasi."
 |
| Peserta rapat serius mengikuti arahan dari Sekretaris Daerah. Foto : Halil |
Lanjutnya, memang secara umum kinerja OPD kita cenderung meningkat, tetapi masih banyak yang perlu dibenahi lagi.
"Untuk perbandingan kinerja antar SKPD, maka yang pertama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang mempunyai skor kinerja tertinggi saat ini dari seluruhnya," ungkapnya.
Di-sela sela itu, Cecep, demikian keseharian Sekda disapa, juga menyentil soal ada SKPD yang belum menjalankan reformasi birokrasi dengan serius.
"Saya tau persisi Dinas-dinas yang tidak pro aktif dengan program reformasi birokrasi. Sudah cukup lama kami menghargai faktor kepangkatan yang tinggi, kali ini akan dikaji kembali untuk memprioritaskan kinerja bukan panggkat," tandasnya.
Selanjutnya, masih menurut M. Kharie, SKPD yang mempunyai skor kinerja tertinggi kedua adalah Dinas Pertanian, disusul RSUD skor ke ketiga dan menempati skor kinerja terbaik ke empat adalah Dinas PMD.
"DPMD menempati posisi ke empat karena kantor-kantor desa sudah mulai aktif absen dan apel pagi-sore. Sehingga, reformasi birokrasi sampai ke desa sudah mulai menunjukkan kemajuan," ujar Sekda M. Kharie memberikan penilaian.
"Menempati skor kinerja ke lima dipegang oleh Bappeda, Inspektorat, Dinas Kesehatan dan Dinas PU," sambung M Kharie.
Sementara untuk skor menengah, dihuni oleh Dinas Perhubungan, Dispora, Kesbangpol, Satpol-PP, BNPB, Dinas Sosial dan Sekwan. Terkait dengan aset sebelum dihapus, harusnya dikordinasikan dengan bagian aset.
Diutarakan juga, SKPD juru kunci atau nilai terendah yaitu Dinas Pendidikan. Karena, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga kina belum menampilkan prestasi. Padahal, dari sisi anggaran sudah memadai, apalagi sebagiannya diberi dukungan ke perguruan tinggi.
"Beberapa hari saya tanyakan ke Kadis Pendidikan Pak Revi, kenapa demikian? beliau menjawab SDM staf saya lemah. Jadi, dimintakan jangan ketergantungan kepada orang lain, akhirnya ada kesalahan orang tersebut tidak bisa dipindahkan atau dievaluasi. Olehnya itu, Dinas Pendidikan saya minta serius," tandas Sekda.
Ia juga meminta agar Dinas PTSP, BLH, Pariwisata, BKD dan PDAM juga serius melakukan reformasi birokrasi. (LIL)
