 |
| Mudrick Sangidoe, tokoh senior PPP. |
Sesepuh Partai Persatuan Pembangunan Mudrick Sangidoe prihatin atas kondisi bangsa dan pemerintahan, yang semakin tidak menunjukkan keberpihakannya pada keadilan hukum.
“Kelihatan sekali bahwa pemerintah sudah terlalu melindungi orang-orang yang bersalah, para koruptor, mulai masalah Ahok sampai skandal e-KTP,” kata Mudrick dalam aksi massa DPW PPP DIY di KM Nol Malioboro, Jumat (7/4).
Karenanya, Mudrick menyerukan adanya revolusi sosial demi menyelesaikan carut marut keadilan. Baginya, bila sampai terjadi revolusi sosial itu sesuatu yang wajar.
Namun, tokoh senior PPP asal Solo ini berharap revolusi sosial harus diawali dulu lewat revolusi di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut lantaran konflik dualisme kepemimpinan masih saja terjadi.
Mudrick mengaku tahu bahwa perpecahan di PPP ada unsur kesengajaan, yang perlahan ingin menghilangkan azas partai yang berlandaskan keislaman, terlebih usai keputusan DPP kubu Romy yang mendukung Ahok dalam Pilgub DKI.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP DIY Syukri Fadholi mengamini ucapan seniornya. Menurutnya hal ini terkait dengan matinya keadilan hukum dan sosial dalam kehidupan berbangsa.
“Revolusi sosial yang dimaksud beliau (Mudrick) adalah keinginan melakukan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan bernegara," tandas Syukri.
Keprihatinan ini semoga menjadi salah satu cambuk bagi PPP sebagai partai yang berbasis agama mayoritas di Indonesia ini untuk bermawas diri agar kelak tak ditinggalkan pemilihnya.
