"Jangan sampai, nanti publik meragukan setiap keputusan MK. Kalau setiap hasil pilkada yang diputuskan MK, dinilai ada permainan dari internal MK," ujarnya kepada Republika.co.id, Ahad (26/3).
Kasus pencurian berkas sengketa pilkada yang awalnya hanya dari Kabupaten Dogiyai, Papua. Kini, merembet pada empat berkas sengketa yang hilang di MK. Yaitu berkas sengketa pilkada Yogyakarta, Salatiga, Kepulaun Sangihe, dan Kabupaten Tebo.
"Ketua MK jangan dulu menyebut satu berkas yang hilang. Nyatanya kan banyak. Sehingga banyak pihak menduga ini ada sindikatnya," tegas Pakar Hukum Tata Negara (HTM) Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung itu.
Warlan mengatakan, perlu adanya pengecekan ulang terhadap pegawai MK yang bertugas mengurus berkas tersebut. "Yang pasti orang tersebut harus benar-benar bisa dipercaya, jadi berkas aman. Tidak seperti sekarang," katanya.
Menurut Warlan, wibawa MK betul-betul dipertaruhkan di sini. Karena, kepercayaan publik itu nilainya lebih mahal dari berkas-berkas sengketa pilkada yang hilang.
