DENPASAR BALI (ISL News) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melakukan paparan perkembangan proses pembangunan proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) dihadapan Komisi VI DPR RI pada saat Kunjungan Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR untuk Evaluasi Pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) dan Ketahanan Energi pada hari Selasa, 23 April 2024 di The Meru Sanur, Bali.
Kegiatan
ini menghasilkan salah satu rekomendasi dari anggota komisi VI DPR RI, Gde
Sumarjaya Linggih yaitu untuk segera melakukan relokasi Kapal non-tuna di
Pelabuhan Benoa.
Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa Proyek Strategis
Nasional (PSN) Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Benoa, Bali ini diharapkan
mampu mengintegrasikan semua sektor. Tidak hanya sebagai pelabuhan untuk bisa
menampung kapal pesiar dan yacht, namun dapat juga sebagai salah satu destinasi
baru pariwisata di Bali, khususnya wisata bahari.
“Kita ingin
membangun sebuah kawasan yang menjadi destinasi wisata baru, tempat orang datang.
Nanti mereka bisa ke mana saja (di Bali). Bukan hanya untuk mampir mengisi
bahan bakar dan buang sampah (kapal yang berlabuh), tapi mereka menikmati
keindahan alam Bali yang sudah terkenal di dunia internasional. Nah, mereka
nanti bisa tinggal 10 hari atau sebulan di sini," ujar Anggota Komisi VI
DPR RI, Herman Khaeron.
Selanjutnya, Gde Sumarjaya Linggih, menekankan
pentingnya peningkatan baik kapasitas maupun kualitas fasilitas penunjang
ekosistem wisata internasional yang baik di Bali. Sehubungan dengan itu, Gde
meminta Pelindo, Kementerian BUMN bersama dengan kementeriaan KKP untuk dapat
segera merekolasi kapal-kapal non-tuna yang sedang labuh/bersandar di Pelabuhan
Benoa, utamanya kapal-kapal ikan dan cumi yang sudah tidak beroperasi guna
mendukung desain pembangunan BMTH, dan peningkatan keamanan serta keselamatan
bagi wisatawan.
"Berdasarkan informasi yang kami terima,
kapasitas kolam perikanan dermaga barat Pelabuhan Benoa hanya dapat
mengakomodir maximum 90 kapal sedangkan kondisi saat ini kurang lebih sudah
mencapai 700 kapal. Bagi wisatawan ada dua hal yang menjadi concern penting,
yang pertama keamanan dan kedua kenyamanan”, tambah Gde.
Sementara itu, Direktur Strategi Pelindo Prasetyo
menyatakan Pengembangan dan Pembangunan BMTH sudah sesuai dengan Rencana Induk
Pelabuhan (RIP) dan perlu kembali dipahami bersama bahwa Pelabuhan Benoa
merupakan Pelabuhan Umum, bukan Pelabuhan Perikanan. Salah satu dampak dari
pengembangan BMTH adalah saat ini beberapa kapal cruise berukuran besar yang memiliki
panjang lebih dari 300 meter dengan penumpang rata-rata 3.000 penumpang sudah
mulai sandar di Pelabuhan Benoa. Diharapkan kedepannya BMTH dapat menjadi Home
Port untuk beberapa Cruise Line Internasional di Indonesia.
"Sebelum pandemi, kunjungan kapal cruise kurang
lebih sudah ada 97 kapal yang sandar masuk ke Pelabuhan Benoa, Bali namun
sebagian besar kapal cruise yang sandar tersebut terbatas dengan rata-rata
ukuran panjang kapal di bawah 300 meter saja. Sedangkan Kapal milik Royal
Carribean Cruise Line yang berukuran besar tidak dapat sandar di Pelabuhan
Benoa, Bali. Namun dengan adanya pengembangan BMTH ini, kapal cruise berukuran
besar 300-340 meter, sudah dapat sandar di Pelabuhan Benoa. Dengan perkembangan
tersebut di atas, Royal Carribean Cruise Line berminat menjadikan BMTH sebagai
Home Port mereka. Selain itu, kapal pesiar yang lain sudah mulai banyak yang
overstay lebih dari sehari di Pelabuhan Benoa," jelas Prasetyo.
Pada tahun 2023, BMTH telah melayani 48 kapal dan
77.864 orang penumpang. Direktur Investasi Pelindo Boy Robyanto menambahkan
bahwa pembangunan ditargetkan akan selesai pada akhir 2024. Pengembangan yang
dilaksanakan termasuk klasterisasi area sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan
(RIP).
"Dengan percepatan pembangunan BMTH ini, kami
harap nantinya bisa menjadikan perekonomian di Bali berkembang lebih pesat dan
manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Bali sendiri”,
pungkas Boy Robyanto.
(Redaksi ISL News/Corsec Pelindo Pusat/email:islnewstv@gmail.com).