WAINGAPO (ISL News) - Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap peraturan pelayaran, standar keselamatan dan keamanan pelayaran, serta kelengkapan dokumen dan alat keselamatan di kapal, sistem manifest dan pengendalian penumpang dan barang muatan sesuai kapasitas angkut kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Waingapu bersama stakeholders terkait menyelenggarakan Kampanye Keselamatan Pelayaran dengan tema Keselamatan adalah Tanggung Jawab Bersama untuk menanggapi isu krusial terkait kelaiklautan kapal dan sistem manifes kapal penumpang maupun barang, yang seringkali menjadi faktor penyebab utama insiden kecelakaan kapal.
Inisiasi kolaboratif ini digagas oleh KSOP Kelas IV Waingapu bersama seluruh stakeholders terkait yang terdiri dari instansi pemerintah pusat dan daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), serta berbagai Pemangku Kepentingan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Pelayaran dan Keagenan yang beroperasi di Pelabuhan Waingapu.
Acara ini secara khusus menyoroti peran dan tanggung jawab operator pelayaran, nakhoda dan awak kapal akan pentingnya memastikan setiap kapal memenuhi standar kelaiklautan yang ditetapkan, mulai dari kondisi fisik kapal, peralatan navigasi, hingga kelengkapan alat keselamatan. Selain itu, penertiban sistem manifes penumpang dan barang menjadi perhatian utama untuk menjamin akurasi data dan mempermudah proses evakuasi serta identifikasi korban jika terjadi keadaan darurat.
"Keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab kita bersama. Melalui kampanye ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi di perairan kita memenuhi standar keselamatan tertinggi, pengendalian risiko keselamatan oleh operator pelayaran dan nakhoda serta setiap penumpang dan barang tercatat dalam daftar manifest," ujar Kepala Kantor KSOP Kelas IV Waingapu Fadly Afand Djafar saat membuka acara (29/7/2025).
Selain diskusi mendalam mengenai kelaiklautan kapal dan sistem manifes, kampanye ini juga mencakup sosialisasi dan penandatanganan komitmen bersama tentang budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam menjalankan aktivitas di pelabuhan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja pelabuhan.
Sebagai bentuk kepedulian nyata, dalam kegiatan ini juga dilakukan pembagian 100 paket Alat Pelindung Diri (APD) secara simbolis kepada buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan. Penyerahan APD ini dilakukan langsung oleh perwakilan pejabat dari instansi pusat dan daerah, serta stakeholder BUMN dan BUMD, sebagai wujud komitmen terhadap kesejahteraan dan keselamatan pekerja.
Tak hanya itu, untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada seluruh peserta, acara ini turut menghadirkan tim dari Kejaksaan Negeri Sumba Timur yang memberikan penjelasan singkat mengenai aspek hukum terkait pelanggaran keselamatan pelayaran dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Diharapkan dengan sinergi antara pemerintah, Forkompinda, BUMN, BUMD, dan seluruh stakeholder maritim, tingkat keselamatan pelayaran di Indonesia dapat terus meningkat, meminimalkan risiko kecelakaan, dan menciptakan transportasi laut yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” kata Fadly.
Adapun Kampanye ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Dandim 16/01 Sumba Timur, Polres Sumba Timur, Kejaksaan Negeri Sumba Timur, dan BMKG Sumba Timur, Komandan Posal Waingapu, BASARNAS Sumba Timur, Pelindo Waingapu, Jasa Raharja, Operator Pelayaran PELNI, ASDP, Dharma Lautan Utama, Koperasi TKBM. Sinergitas ini menunjukkan komitmen bersama dari berbagai sektor.
[Redaksi ISL News/Humas HUBLA).
