BANTEN (ISL News)
– Hari Kamis kemarin, 02 Desember 2021, Pelindo regional 2 Banten dan sejunlah
instansi layanan di pelabuhan bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi,
melakukan Diskuasi seputar upaya memangkas birokrasi untuk meningkatkan layanan
kepada pengguna jasa. Pelabuhan.
Upaya
memangkas birokrasi itu sejalan dengan Program pemerintah yakni menurunkan Biaya
Logistik Nasional yang hingga saat ini dinilai masih tinggi.
Dalam
kesempatan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang
diwakili Pahala Nainggolan selaku Deputy bidang pencegahan dan monitoring
memberikan paparan dengan tema ‘Strategi
Nasional membangun Efektifitas waktu dan Efisiensi Biaya di Pelabuhan’.
“Untuk menekan biaya logistik, setidaknya ada
enam faktor yang sangat menentukan yaitu; Komoditas Utama, Infrastruktur,
Penyedia Jasa Logistik, Sumberdaya Manusia, Sistem Teknologi Informatika serta
Regulasi dan kelembagaan. Indonesia butuh pelabuhan yang strategis untuk
menjadi penghubung internasional dan lokal, ke depan, ekonomi dunia akan lebih
banyak ditentukan oleh Asia. Karena itu, kawasan Pulau Jawa bagian barat
menjadi sangat strategis sebagai pintu masuk baru kawasan Pasifik,” Ungkap
Pahala Nainggolan.
Dalam
Diskusi tersebut hadir juga sebagai narasumber antara lain dari Direktur
Informasi Kepabeanan dan Cukai/ Kepala Pelaksana NLE, Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Cilegon, Kepala Sekretaris
Badan Karantina Pertanian dan Kepala Balai Karantina Pertanian Cilegon serta
Kepala KSOP Pelabuhan Kelas 1 Banten.
Diharapkan
dengan Diskusi tersebut, segera ada upaya signifikan untuk mempercepat layanan
kepelabuhanan di lingkup Pelabuhan Ciwandan Banten.
(Red.,
ISL News/Humas Pelindo Regional 2 Banten).
